Rutan Purbalingga Ikuti Kegiatan Peningkatan Nilai Maturitas SPIP & Manajemen Risiko

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan nilai maturitas SPIP merupakan target kinerja Kantor Wilayah.

Baca juga: Lepas Sambut Pegawai Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan

Komitmen itu kemudian mendorong Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bekerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah untuk mengadakan kegiatan Peningkatan Nilai Maturitas SPIP dan Implementasi Manajemen Risiko yang dihadiri oleh Kasubsi Pengelolaan Rutan Purbalingga, Yowan dan staf bertempat di Aula Kresna Basudewa, Kamis (25/01).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menerapkan SPIP. Tejo menerangkan SPIP telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

Baca juga: Pejabat Struktural Lapas Permisan Nusakambangan Ikuti Acara Arahan dan Penguatan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM

"Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya, " kata Tejo.

Melalui tindakan pengawasan dan manajemen risiko, terang Tejo, organisasi pemerintah harapannya terhindar dari praktik kecurangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Baca juga: Penyegaran Organisasi dan Promosi Jabatan Petugas Lapas Kelas IIB Cilacap Kemenkumham Jawa Tengah

"Oleh karena itu, upaya implementasi manajemen risiko di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah perlu dikembangkan lebih lanjut, " ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tri Handoyo mengatakan inti dari seluruh instrumen SPIP dan Manajemen Risiko terdapat pada nilai integritas.

Baca juga: Mancing Mania di Pulau Nusakambangan

Mengutip quote Samuel Johnson, Tri mengatakan bahwa integritas tanpa pengetahuan itu lemah, sementara pengetahuan tanpa integritas itu berbahaya dan menakutkan.

"Membangun dan melaksanakan tindakan pengawasan harus dimulai dari nilai integritas sebab kita harus kuat dari dalam diri sendiri sebelum mengawasi yang lain, " kata Tri.

Baca juga: Kenang Jasa Pahlawan, Lapas Terbuka Nusakambangan Gelar Upacara Bendera

Perihal pengawasan, menurut Tri dibutuhkan komitmen kuat untuk meningkatkan nilai integrasi di unit kerja dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Harapannya seluruh rangkaian kegiatan hari ini semakin memupuk budaya integritas dalam hal pengawasan dan manajemen risiko di unit kerja kita masing-masing, " tutup Tri.